Isi ：

Orang asing yang melakukan pekerjaan dalam Pasal 46 Ayat 1 Butir 1 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, gaji setiap bulan tidak boleh kurang dari NT$ (berikutnya sama) 47,971.

Orang asing yang melakukan pekerjaan Pasal 46 Ayat 1 Butir 8 hingga Butir 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, melakukan pekerjaan industri, setiap bulan tidak boleh kurang dari gaji pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan; melakukan pekerjaan rumah tangga, setiap bulan tidak boleh kurang dari NT$ 20.000; Melakukan pekerjaan industri teknis tingkat menengah, setiap bulan gaji berulang tidak boleh kurang dari NT$ 33.000; melakukan pekerjaan perawat lembaga teknis tingkat menengah, setiap bulan gaji berulang tidak boleh kurang dari NT$ 29.000; Melakukan pekerjaan rumah tangga teknis tingkat menengah, setiap bulan gaji berulang tidak boleh kurang dari NT$ 24.000.

Isi ：

Orang asing yang melakukan pekerjaan dalam Pasal 46 Ayat 1 Butir 1 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, gaji setiap bulan tidak boleh kurang dari NT$ (berikutnya sama) 47,971.

Orang asing yang melakukan pekerjaan Pasal 46 Ayat 1 Butir 8 hingga Butir 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, melakukan pekerjaan industri, setiap bulan tidak boleh kurang dari gaji pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan; melakukan pekerjaan rumah tangga, setiap bulan tidak boleh kurang dari NT$ 20.000; Melakukan pekerjaan industri teknis tingkat menengah, setiap bulan gaji berulang tidak boleh kurang dari NT$ 33.000; melakukan pekerjaan perawat lembaga teknis tingkat menengah, setiap bulan gaji berulang tidak boleh kurang dari NT$ 29.000; Melakukan pekerjaan rumah tangga teknis tingkat menengah, setiap bulan gaji berulang tidak boleh kurang dari NT$ 24.000.

Isi ：

Pekerjaan industri diberlakukan peraturan gaji perpanjangan waktu (gaji lembur) Pasal 24 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan; pekerjaan rumah tangga disepakati sendiri oleh kedua pihak pemberi kerja dan tenaga kerja, dan menetapkannya dalam kontrak kerja.

Isi ：

Pekerjaan industri diberlakukan peraturan gaji perpanjangan waktu (gaji lembur) Pasal 24 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan; pekerjaan rumah tangga disepakati sendiri oleh kedua pihak pemberi kerja dan tenaga kerja, dan menetapkannya dalam kontrak kerja.

Isi ：

https：//fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/consultation

Isi ：

https：//fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/consultation

Isi ：

Untuk membuat biaya yang ditanggung oleh pekerja migran transparan, mencegah agensi memungut biaya yang berlebihan atau menetapkan ulang kondisi kerja yang lebih buruk setelah memasuki Taiwan, Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan semua biaya (termasuk pinjaman) pekerja migran yang terjadi di negara asal sebelum datang ke Taiwan untuk bekerja, serta gaji kerja dan biaya yang harus ditanggung setelah memasuki Taiwan, harus dicatat di “Biaya orang asing yang masuk ke Taiwan untuk bekerja dan surat pernyataan gaji datang ke Taiwan”, dan oleh perusahaan agensi luar negeri, perusahaan agensi negara Taiwan, pemberi kerja dan pekerja migran menandatangani setelah semua pihak setuju, diverifikasi oleh otoritas yang berwenang di negara asal pekerja migran, sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk memeriksa apakah pemberi kerja membayar gaji pekerja migran secara penuh, dan apakah perusahaan agensi memungut biaya yang berlebihan.

Isi ：

Untuk membuat biaya yang ditanggung oleh pekerja migran transparan, mencegah agensi memungut biaya yang berlebihan atau menetapkan ulang kondisi kerja yang lebih buruk setelah memasuki Taiwan, Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan semua biaya (termasuk pinjaman) pekerja migran yang terjadi di negara asal sebelum datang ke Taiwan untuk bekerja, serta gaji kerja dan biaya yang harus ditanggung setelah memasuki Taiwan, harus dicatat di “Biaya orang asing yang masuk ke Taiwan untuk bekerja dan surat pernyataan gaji datang ke Taiwan”, dan oleh perusahaan agensi luar negeri, perusahaan agensi negara Taiwan, pemberi kerja dan pekerja migran menandatangani setelah semua pihak setuju, diverifikasi oleh otoritas yang berwenang di negara asal pekerja migran, sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk memeriksa apakah pemberi kerja membayar gaji pekerja migran secara penuh, dan apakah perusahaan agensi memungut biaya yang berlebihan.