Spesifikasi kualifikasi：

◎ Kualifikasi pemberi kerja: Memenuhi salah satu syarat berikut

1. Melakukan pembangunan kasus proyek pekerjaan umum

Pemberi kerja memiliki kontrak proyek dengan lembaga pemerintah yang menerbitkan kontrak, badan hukum administratif, atau lembaga publik, dan jumlah total kontrak lebih dari NT$100 juta (proyek senilai lebih dari NT$ 50 juta dapat diajukan dengan digabungkan) dan jangka waktu konstruksi mencapai lebih dari 1 tahun 6 bulan.

• Bagi yang proyeknya dikontrak dan dibangun oleh lembaga publik, maka lembaga publik tersebut bisa bertindak sebagai pemberi kerja.
• Pemenang lelang atau subkontraktornya bisa memilih salah satu untuk menjadi pemberi kerja, dan terbatas pada 1 pabrikan; setelah Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan izin, tidak boleh diubah lagi.

2. Melakukan pembangunan kasus proyek ekonomi dan konstruksi besar yang diinvestasikan dan dibangun oleh lembaga swasta

Pemberi kerja memiliki kontrak proyek dengan lembaga publik, dan total jumlah kontrak masing-masing proyek konstruksi mencapai lebih dari NT$ 200 juta, batas waktu proyek kontrak mencapai lebih dari 1 tahun 6 bulan, dan memenuhi salah satu proyek berikut:

(1) Proyek utilitas publik yang dibangun dengan investasi swasta dan disetujui oleh proyek.

(2) Proyek yang telah disetujui untuk memberi penghargaan kepada investasi dan konstruksi swasta atau menyetujui organisasi swasta berpartisipasi dalam konstruksi umum yang besar, atau proyek publik yang dibangun berdasarkan Undang-Undang Mempromosikan Kelompok Swasta Berpartisipasi dalam Konstruksi Publik.

(3) Proyek pembangunan sekolah swasta, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kesehatan atau perumahan sosial.

(4) Proyek pembangunan pabrik untuk kasus investasi besar di industri manufaktur.

• Pemberi kerja melaksanakan proyek konstruksi ekonomi swasta yang besar, total nilai kontrak mencapai lebih dari NT$ 100 juta, kurang dari NT$200 juta, dan batas waktu proyek mencapai lebih dari 1 tahun 6 bulan, bagi yang telah terakumulasi kontrak dengan pemberi kerja yang sama untuk melaksanakan proyek konstruksi ekonomi swasta besar lainnya dengan nilai total mencapai lebih dari NT$ 200 juta, juga bisa menjadi pemberi kerja. Namun jika proyek telah selesai, total nilai kontrak proyek tidak mencapai NT$ 100 juta atau batas waktu proyek tidak mencapai 1 tahun 6 bulan, maka total nilai kontrak proyek tidak bisa diakumulasikan.
• Bagi proyek konstruksi ekonomi swasta besar merupakan organisasi swasta sendiri yang merencanakan, membangun atau memasang peralatannya sendiri, maka organisasi swasta bisa menjadi pemberi kerja sendiri.

3. Pengusaha konstruksi umum: Pemberi kerja harus memenuhi peraturan Undang-undang Industri Konstruksi, melalui pengakuan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan proyek yang sedang dibangun, dan memenuhi peraturan tabel di bawah.

◎ Kualifikasi Orang Asing: Berusia lebih dari 16 tahun (termasuk), dan masa kerja kumulatif di Taiwan tidak boleh lebih dari 12 tahun.

Formulir atau dokumen permohonan：

Formulir atau dokumen permohonan

Situs web permohonan ：

pengecekan perkembangan permohonan

Pertanyaan yang sering dijumpai：

T1: Apakah ada waktu kerja yang ditetapkan untuk pekerja migran?

J: Karena diberlakukan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, jam kerja harian tidak boleh melebihi 8 jam, total jam kerja mingguan tidak boleh melebihi 40 jam. Jumlah jam lembur harus ditangani sesuai dengan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.

T2: Apakah ada perbedaan peraturan tentang hari libur reguler, hari istirahat, cuti dan cuti khusus?

J: Karena pekerja migran jenis konstruksi diberlakukan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, di antara setiap 7 hari harus ada 2 hari istirahat, di antaranya 1 hari adalah hari libur reguler, 1 hari adalah hari istirahat.Selain itu, hari peringatan, hari perayaan, Hari Buruh yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri harus libur serta hari libur lainnya yang ditetapkan oleh instansi berwenang pusat harus libur, juga harus diwajibkan libur. Setelah bekerja genap suatu jangka waktu tertentu secara berlanjutan, juga harus diberikan cuti khusus.

T3: Apakah pemberi kerja dapat menolak pekerja migran pulang ke kampung halaman untuk mengambil cuti? Apakah ada hukuman?

J: Pasal 52 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan dengan jelas telah menetapkan bahwa pekerja migran boleh meminta izin untuk pulang ke kampung halaman selama masa izin kerja, pemberi kerja harus menyetujuinya. Bila pemberi kerja menolak pekerja migran meminta izin untuk pulang ke kampung halaman, setelah diperiksa oleh otoritas yang berwenang bahwa hal tersebut benar, dan tidak memperbaiki dalam batas waktu, berdasarkan peraturan Pasal 57 Butir 9 dan Pasal 72 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan akan mencabut izin perekrutan dan izin kerja pemberi kerja untuk mempekerjakan pekerja migran, dikenakan hukuman denda sebesar NT$ 60.000 ~ NT$ 300.000.

T4: Pemberi kerja menyetujui pekerja migran untuk meminta izin untuk pulang ke negaranya, siapakah yang menanggung biaya tiket pesawat pulang ke negaranya?

J: Pemberi kerja sesuai peraturan menyetujui pekerja migran meminta izin untuk pulang ke negaranya, mengenai beban tiket pesawat pulang ke negaranya, sebaiknya disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik.

T5: Apakah pemberi kerja boleh menugaskan pekerja migran ke proyek atau pabrik lain yang berada di bawah kepemilikannya?

J: 1. Bagian penugasan industri konstruksi umum

1. Pemberi kerja yang sama mengontrak dua atau lebih proyek konstruksi A, B dengan “Kontrak Tertulis”, tanpa izin dari Kementerian Tenaga Kerja, bisa menugaskan orang asing Proyek A yang dipekerjakan menuju Proyek B untuk melakukan pekerjaan konstruksi.
2. Pemberi kerja yang sama mengontrak proyek konstruksi umum(Proyek A) dengan “Kontrak Tertulis” dan “Proyek Publik, Proyek Konstruksi Ekonomi Swasta Besar, Proyek Puluhan Miliar” (Proyek B), dan menyatakan lokasi proyek untuk melakukan pekerjaan konstruksi, tanpa izin dari Kementerian Tenaga Kerja, bisa menugaskan orang asing Proyek A yang dipekerjakan menuju Proyek B untuk melakukan pekerjaan konstruksi.

   2. Pekerja migran yang disetujui untuk proyek rekayasa industri konstruksi harus terlebih dahulu mengajukan izin kepada Kementerian Tenaga Kerja baru boleh ditugaskan.

T6: Apakah ada hal yang perlu diperhatikan secara khusus oleh pemberi kerja sewaktu membayar upah setiap bulan? Dalam gaji yang dibayarkan kepada pekerja migran asing, item apa saja yang bisa dipotong terlebih dahulu?

J: Rincian gaji yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja migran harus diingat terutama menggunakan bahasa ibu mereka. Sedangkan gaji yang dibayarkan kepada pekerja migran, selain potongan menurut undang-undang seperti premi Asuransi Kesehatan Nasional, premi Asuransi Tenaga Kerja, biaya makan dan akomodasi, dan dana kesejahteraan karyawan, gaji lainnya harus dibayar langsung secara penuh.

    Pemberi kerja jenis usaha bisa memotong pajak penghasilan terlebih dahulu sesuai dengan undang-undang. Selain biaya lainnya, walaupun pekerja migran terlebih dahulu mengajukan persetujuan tertulis, pemberi kerja tetap tidak dapat memotongnya terlebih dahulu.